tukarpikiran.com – Kapolres Bogor Ajun Komisaris Besar Harun mengaku belum menerima permohonan izin Reuni 212 di Sentul, Kabupaten Bogor. Reuni Ikhwanul Alumni 212 atau PA 212 dikukuhkan di DKI Jakarta, sehingga dipindahkan ke Pondok Pesantren Arifin Ilham, masjid Az-Zikra di Sentul, Citeureup, Kabupaten Bogor.

Selain perizinan penyelenggaraan Reuni 212, Harun mengatakan panitia juga perlu memperhatikan status pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di Kabupaten Bogor yang saat ini berada di Level 3. Dengan status tersebut, Reuni 212 tidak dapat menyelenggarakan acara besar dengan jumlah peserta yang banyak.

Sejarah Aksi 212

[ads1]

Acara yang digelar ribuan orang di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, pada Jumat, 2 Desember 2016, itu bertujuan untuk “mencopot” calon gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahaja Purnama, yang kerap disapa Ahok, lepas landas. peta politik ibu kota.

Pasalnya, Ahok dinilai telah mendistorsi Islam saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Kemudian ribuan orang yang dikoordinir oleh sejumlah ormas Islam mulai berunjuk rasa pada 2 Desember 2016.

Mereka datang tidak hanya dari ibu kota Jakarta, tetapi juga dari daerah lain di Indonesia seperti Aceh, Palembang dan Makassar. Kekuatan perkasa ini bersatu untuk menuntut pemenjaraan Ahok. Aksii tersebut melibatkan Raziq Shehab, yang Ustad Kondang Arivin Ilham, dan Jenderal Polisi Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga turut serta menggelar salat Jumat bersama peserta acara lainnya. Di tengah upaya intens untuk mendesak penuntutan atas pernyataan Ahok, polisi melanjutkan penyelidikan.

Tuntutan masyarakat akhirnya dipenuhi karena polisi kemudian menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus penodaan agama. Dalam proses persidangan, majelis hakim juga menyatakan Ahok bersalah. Pria yang kini bekerja sebagai komisaris di Pertamina itu akhirnya divonis dua tahun penjara pada Mei 2017.

Aktivis HAM Amnesty International, misalnya, menilai penangkapan Ahok akan mencoreng nama baik Indonesia sebagai negara yang toleran. Bahkan, ratusan “pembela Islam” terus-menerus datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara setiap kali sidang Ahok digelar untuk berdemonstrasi menuntut pria itu dipenjara.

Menjadi Pengritik Pemerintah dan Rutin Reunian

[ads1]

Setelah sukses “memenjarakan” Ahok, calon kuat gubernur Jakarta saat itu, langkah peserta 212 ini berkembang menjadi salah satu yang kerap menuai kritik tajam terhadap pemerintah.

Belakangan, alumni Aksi 212 yang terdiri dari anggota FPI, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPFU), dan Komunitas Alumni (PA) 212 menuntut pemerintah menindak tegas berbagai kegiatan Pilkada 2020 yang menimbulkan kerumunan.

Jika hal ini dilakukan, ketiga organisasi tersebut telah sepakat untuk tidak menggelar pertemuan 212 yang juga dapat menimbulkan keramaian di masa pandemi.

Sebagai informasi, sejumlah peserta Aksi 212 rutin menggelar reuni setiap tahun untuk memeriahkan sebuah peristiwa besar di tahun 2016, saat kerumunan orang berbaju serba putih memadati jalan protokol ibu kota. Acara ini selalu bermuara pada Lingkar Monumen Nasional.

Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Houtian, menanggapi Rencana Reuni Besar 212. Menurutnya, reuni akbar 212 yang dijadwalkan Desember 2021, diduga memiliki dua tujuan.

“Bagi saya Reuni 212 punya dua tujuan tanpa 1 2, yaitu: pertama, macet utang BLBI dengan membuat keributan. Kedua, buat grup pandemi di Jakarta agar ada alasan untuk menunda Formula E lagi agar pencurinya aman. ,” ujarnya melalui akun Twitter @FerdinandHaean3 dilihat Jumat (26/11/2021).