Pemerintah siap mengerem dengan menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di Jawa Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Berikut daftar bantuan yang cair saat PPKM darurat diberlakukan.
Meski istilah lockdown tidak digunakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan berbagai bantuan seperti bantuan tunai untuk memitigasi dampak negatif terhadap sistem perekonomian nasional. Oleh karena itu, rencana bantuan yang berbeda dari yang sudah dilaksanakan akan dimunculkan kembali.
Seperti sebelumnya, bantuan akan ditujukan untuk menjaga daya beli individu dan membantu para pelaku usaha, khususnya usaha kecil.
Bansos Tunai hingga BLT UMKM
Kami jamin informasi ini valid dan berguna untuk kamu yang sedang membutuhkan uang ketika PPKM darurat diberlakukan. Lalu apa itu bantuan tunai hingga BLT UMKM darurat ketika PPKM diberlakukan? Berikut rangkuman Tukar Pikiran yang sayang jika kamu lewatkan!
1. Bantuan tunai
Kementerian Keuangan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,1 triliun untuk program Bantuan Sosial Tunai (BST) selama pelaksanaan rencana darurat PPKM.
Menteri Keuangan (Menku) Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat di 34 provinsi di Indonesia.
Bantuan tunai ini akan diberikan untuk jangka waktu dua bulan, mulai Juli hingga Agustus. Untuk setiap bulannya, KPM akan menerima dana tambahan sebesar Rp. 300.000.
“Ini dilakukan setiap bulan dengan indeks Rp 300.000 per kelompok penerima perbulan,” kata Sri Mulyani dalam sesi webinar.
Menurut dia, bantuan juga telah diberikan kepada mereka yang belum mendapat uluran tangan dari pemerintah, seperti program PKH atau kartu sembako. Pemberian bantuan darurat kepada PPKM sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pembayaran BLT akan dilakukan pada bulan Juli dan Agustus.
“Jadi kriterianya diberikan kepada yang belum mendapatkan PKH atau kartu sembako. Dengan kriteria itu nanti akan dihubungi,” ujarnya.
Secara teknis penyaluran akan melalui kantor pos, sedangkan program BPNT dan PKH akan disalurkan melalui Bank Himbara. “Intinya, kami akan segera menyalurkan bantuan tunai,” ujarnya.
2. Diskon listrik
Kementerian Keuangan juga akan menambahkan diskon listrik hingga September. Rencananya, diskon listrik 50% untuk pelanggan 450 VA dan 25% untuk pelanggan 900 VA akan diperpanjang mulai Juli hingga September 2021.
“Ini diberikan kepada 32,6 juta nasabah, sehingga dibutuhkan tambahan Rp 1,91 triliun,” kata Sri Mulyani.
Namun diskon listrik ini akan berkurang dari yang sebelumnya, sehingga pelanggan 450 VA tidak akan mendapatkan diskon 100%, dan pelanggan 900 VA tidak akan mendapatkan diskon 50%.
Sri Mulyani mengatakan, “Untuk PPKM darurat, diskon 50 persen untuk 450 VA, dan 900 VA pada 25 persen akan diperpanjang hingga kuartal ketiga. Jadi jangka waktunya akan diperpanjang hingga September.”
Dengan alokasi semester I yang dibayarkan sebesar Rp 5,67 triliun, total diskon listrik untuk masyarakat menengah ke bawah sebesar Rp 7,58 triliun. Salah satu bantuan yang muncul dalam daftar bantuan PPKM darurat ini tentunya akan sangat membantu. Mengingat kebutuhan biaya penggunaan listrik juga tidak sedikit.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan memberikan bantuan minimal berupa biaya akun dan unggah/langganan. Durasi program ini juga telah diperpanjang hingga September 2021, dengan target 1,14 juta.
“Diskon sudah turun dari 100 persen sekarang menjadi 50 persen. Estimasi kebutuhan dana Rp 420 miliar, sedangkan semester I sudah tercover Rp 1,275 triliun. Sekarang total anggaran biaya berlangganan Rp 1,69 triliun” ujarnya.
3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan mendistribusikan BLT Desa, khususnya di zona merah COVID-19.
“Diberikan kepada fakir miskin atau tidak mampu di desa sebesar Rp 300.000 per kelompok penerima perbulan. Sehingga diperkirakan 8 juta kelompok penerima dengan anggaran sebesar Rp 28,8 triliun,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani melaporkan, dana desa sebesar Rp72 triliun diprioritaskan di desa BLT guna membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak virus corona. Per 1 Juli penyaluran dana desa sebesar 38,1 persen atau sebesar Rp 27,41 triliun.
Sementara itu, dana BLT Desa Desa yang tercapai hanya Rp 5,05 triliun atau 17,5 persen dari target dan baru disalurkan kepada 5,02 juta rumah tangga penerima manfaat (KPM).
“Artinya dana desa masih cukup anggarannya karena yang diterima baru 5 juta dan yang dibelanjakan baru Rp 5 triliun,” kata Sri Mulyani.
Lebih rinci, indeks KPM BLT Desa untuk kategori petani dan buruh tani sebesar 2,46 juta (49,2 persen), pedagang dan usaha mikro, kecil dan menengah sebesar 216,05 ribu (4,32 persen), dan nelayan dan buruh nelayan sebesar 165,503 ribu. (3,31 persen). Kemudian buruh pabrik 96,99 ribu (1,94 persen), kemudian 9,38 ribu guru (0,9 persen) dan kelompok lain sebanyak 1,55 juta (31 persen).
Dalam rangka percepatan penyaluran BLT Desa, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Desa akan memberikan relaksasi PDTT bagi penerima BLT, yaitu penetapan KPM melalui peninjauan masyarakat miskin di desa sesuai data penerima tahun 2020.
4. Kartu PKH dan Sembako
Kemudian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mempercepat pencairan dana Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako pada bulan ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi penyaluran PKH 2021 sebesar Rp28,31 triliun, dengan realisasi per triwulan II Rp13,96 triliun, dengan rincian triwulan I Rp6,83 triliun untuk 9,67 juta rumah tangga penerima manfaat (KPM) dan Rp6,83 triliun. . 7,3 juta. triliun pada kuartal kedua, dibandingkan dengan 9,9 juta kilometer kubik.
Secara rinci, bantuan yang diterima ibu hamil dan anak usia dini sebesar Rp. 3 juta pertahun. Untuk siswa sekolah dasar Rp. 900 ribu pertahun. Untuk SMP Rp. 1,5 juta pertahun, SMA 2 juta rupiah pertahun. Dan 2,4 juta rupiah untuk difable dan orang tua dalam setahun.
“Pada triwulan III tahun ini kita akan percepat proses pendistribusian di bulan Juli sehingga KPM mendapat tiga bulan sekaligus di bulan Juli yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sosial keluarga PKH dan juga keluarga yang di PHK untuk mendapatkan kartu sembako. distribusi,” ujarnya.
Selain itu, jatah kartu sembako sebesar Rp. 42,37 triliun, tetapi realisasi per Juni hanya Rp. 17,75 triliun dengan produksi 15,9 juta KPM tercapai dari total target awal yaitu 18,8 juta KPM.
Menkeu menyampaikan, Kemensos meminta percepatan proses penyaluran dan pencapaian target 18,8 juta penerima manfaat sesuai alokasi anggaran. “Jadi masih ada ruang untuk sekitar 3 juta kelompok penerima yang dapat diberikan kartu sembako sebesar Rp. 200.000 sebulan,” katanya.
5. BLT UMKM
Sri Mulyani juga berencana meningkatkan target penerima Bantuan Produksi Usaha Kecil (BPUM) bagi UMKM. Ditargetkan 3 juta UMKM menjadi penerima baru bansos senilai Rp1,2 juta, penyaluran ini akan dilakukan sejak penerapan PPKM darurat mulai 3 Juli 2021.
BPUM merupakan bantuan produktivitas dengan alokasi Rp 15,36 triliun. Targetnya adalah 12,8 juta usaha kecil menerima bantuan produksi tunai Rp 1,2 juta.
Hingga paruh kuartal kedua 2021 kemarin, BPUM telah disalurkan kepada sekitar 9,8 juta UMKM atau Rp 11,76 triliun.
Ia mengatakan, “Untuk PPKM darurat ini, sejak Juli kami berharap hingga September sisa anggaran Rp 3,6 triliun dapat diberikan kepada tiga juta usaha mikro dan menengah. Sehingga membantu masyarakat kembali dalam kondisi darurat PPKM.”
Bantuan yang satu ini juga menjadi salah satu bansos yang masuk ke daftar bantuan PPKM darurat. Pastikan usahamu bisa mendapatkan bansos ini.
6. Kartu Prakerja
Pemerintah juga akan memperpanjang pendaftaran Program Kartu Prakerja pada semester kedua tahun 2021 sejalan dengan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah mengalokasikan kembali Rp 10 triliun untuk 2,8 juta peserta program kartu prakerja.
“Pada semester II terkait microppm, kami berharap dapat disalurkan kembali Rp 10 triliun kepada 2,8 juta peserta,” kata Sri Mulyani.
Ia menjelaskan, program kartu pra kerja merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan masyarakat jika terjadi wabah.
Seperti sebelumnya, penerima manfaat program ini akan mendapatkan pelatihan senilai Rp 1 juta. Kemudian, uang tunai senilai Rp. 2,4 juta rupiah. 150.000 penerima manfaat mengisi survei tiga kali.
“Jadi total manfaatnya Rp 3,55 juta dalam berbagai bentuk,” jelasnya.
Cara Cek Penerima Bantuan Sosial Tunai PPKM
Warga terdampak pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali akan mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan penyaluran tidak akan melebihi minggu depan, setelah pelaksanaan PPKM mulai 3-20 Juli 2021.
Risma menuturkan, besaran bantuan sosial tunai yang akan diberikan kepada warga terdampak sebesar Rp 300.000 per bulan. BST akan dibagikan kepada warga setiap awal bulan.
Sementara itu, dari Mei hingga Juni, bantuan sosial sebesar Rp. 600.000 akan diberikan sekaligus. Untuk mengetahui apakah Anda sudah menerima BST, Anda bisa mengecek langsung ke calon penerima.
Sedangkan identitas yang digunakan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Berikut langkah-langkah pengecekan status penerima bansos senilai Rp 300.000 selama masa darurat PPKM:
Kunjungi dtks.kemensos.go.id
Di halaman utama, klik “Verifikasi penerima Bansos” atau ketik langsung di situs https://cekbansos.kemensos.go.id/
Isi identitas diri : Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Desa, Nama Penerima Manfaat (Nama sesuai KTP)
Ketik dua captcha di layar
Ketik “cari data” ***
Itulah tadi daftar daftar bantuan yang cair saat PPKM darurat diberlakukan. Jangan lupa juga cek siapa penerima dan besaran jumlah dana untuk bansos kali ini. Silahkan kirim komentarmu jika masih ada yang ingin kamu tanyakan soal bantuan yang akan cair ini. Jangan lupa bagikan kepada siapa pun yang membutuhkan informasi penting ini.
